Daerah Tak Perlu Kutip Retribusi Warteg

jpnn.com - JAKARTA - Langkah sejumlah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menarik retribusi dari rakyat kecil, mendapat kecaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.
Menurutnya, pola-pola pemberlakuan retribusi yang demikian perlu ditertibkan, mengingat negara hadir bukan untuk memberatkan beban masyarakat. Namun membantu dan melayani masyarakat.
"Jadi retribusi yang enggak perlu jangan diadakan. Misalnya sepeda, radio, warteg-warteg dan nelayan. Pedagang pasar juga, belum laku sudah ditarikin kupon," ujarnya di sela-sela Rapat Koordinasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual, di Gedung Kemdagri, Rabu (17/12).
Untuk meningkatkan PAD, daerah kata Tjahjo dapat menarik pajak dari pengusaha-pengusaha besar. Misalnya meningkatkan pajak bagi hotel, apartemen, maupun bidang-bidang usaha lainnya yang memang memiliki penghasilan yang jauh lebih besar.
"Pajaknya bisa ditarikin dari pengusaha-pengusaha besar yang bangun hotel atau apartemen. Nah itu mesti harus bayar. Kalau pedagang kecil itu tak usah," katanya. (gir/jpnn)
JAKARTA - Langkah sejumlah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menarik retribusi dari rakyat kecil, mendapat kecaman
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Raih Cum Laude dan Menjadi Wisudawan Terbaik FISIP UI
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pendapat Hukum
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa