Daerah Tak Sanggup Fotocopy Soal UN

“Kami DPR, tidak punya wewenang menolak menyelenggarakan UN atau tidak. Kami tidak terikat, yang punya kuasa Mendikbud. Tetapi, kami tetap merekomendasikan diundur. Karena tidak mungkin difotocopy, soal-soal bisa saja kabur dan siswa salah persepsi saat membacanya. Soal-soal UN juga ada barcode,kalau di-fotocopy itu akan hilang tidak terlihat. Risikonya besar, dampaknya besar,” papar Anggota Komisi X DPR RI, Dr Reni Marlinawati.

Di dalam forum, hingga pukul 22.00 belum ada keputusan. Rombongan Komisi X DPR RI pun balik ke Hotel Grand Senyiur. Untuk memastikan apakah Balikpapan menggelar UN atau tidak, Sekretaris Daerah (Sekda) Sayid MN Fadli langsung menggelar rapat terbatas di ruangannya. Hadir di dalamnya Kepala Disdik Kaltim, Kepala Disdik Balikpapan, Kapolres Sabar Supriyono, Dandim Letkol Inf Endro Sasongko. Lebih 20 menit rapat, akhirnya Balikpapan memutuskan tidak menggelar UN.

“Seperti tadi, kita bukannya tidak mau menjalankan perintah menteri. Tapi ‘kan itu perintah lisan, sisi hukumnya lemah kalau ada apa-apa nanti kita disalahkan. Kemudian untuk fotocopy, kami tidak sanggup. Jadi diputuskan tidak ada UN, baru digelar Senin (22/4) nanti. Kita tunggu sampai soal-soal lengkap,” beber Hery Misnoto.

Kapolres Sabar sebelumnya sudah mengingatkan, jika di-fotocopy rawan pelanggaran. “Dampaknya besar, tadi malam saja ada soal yang amplopnya basah, jadi disobek. Lah itu aja harus buat berita acara. Bagaimana kalau di-fotocopy pengawasannya. Kalau anggota saya siap saja, tapi ‘kan rawan. Siap-siap loh Pak (mengarahkan pada Kepala Disdik) nanti Anda di-BAP (berita acara pemeriksaan, Red). Rawan ini,” saran Sabar Supriyono.