Daerah Wajib Tutupi Kekurangan Dana BOS
Selasa, 28 Desember 2010 – 22:42 WIB
JAKARTA--Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemdiknas Suyanto, meminta pemerintah daerah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah di setiap provinsi, kabupaten/kota. Suyanto menjelaskan, dana BOSDA tersebut adalah sebagai dana tambahan BOS dari pemerintah pusat.
Suyanto menyebutkan, total biaya operasional di tingkat SD mencapai Rp 580 ribu per siswa per tahun, sedangkan untuk jenjang SMP sebanyak Rp 710 ribu per siswa per tahun. Sementara, BOS yang disalurkan pemerintah pusat untuk SD hanya Rp 397 ribu per siswa per tahun dan SMP Rp 570 ribu per siswa per tahun. Dari jumlah tersebut berarti dana BOS baru dapat memenuhi biaya sebesar 68,4 persen di SD dan SMP sejumlah 80,3 persen. Dengan kata lain, Pemda masih harus menutupi kekurangan standar biaya operasional sekolah sebesar 31,6 persen di SD dan SMP sejumlah 19,7 persen.
Baca Juga:
“Pemerintah daerah wajib menutupi kekurangan 50 persen untuk biaya operasional ditingkat SD dan SMP,” terang Suyanto ketika ditemui usai membuka acara Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (28/12) malam.
Baca Juga:
Suyanto juga memahami jika tidak semua daerah dapat menyediakan dana BOSDA. Namun, terang Suyanto, manfaat pemerintah daerah dalam menyediakan BOS daerah tersebut selain dapat menutupi kekurangan juga dapat memunculkan rasa memiliki terhadap program ini.
JAKARTA--Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kemdiknas Suyanto, meminta pemerintah daerah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah
BERITA TERKAIT
- Guru ASN PPPK & Honorer Tendik Minta Kenaikan Gaji Merata, Ingatkan Janji Prabowo
- Komitmen Cambridge English Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris di Indonesia
- Dukung Program Pemerintah, Polres Bolmong Bagikan Makanan Gratis kepada Siswa SD
- Menurut Ketum PGRI, Banyak Banget Tantangan Guru Masa Kini
- Menkeu Bilang Tugas Guru Sangat Berat, Mendikdasmen Bicara Sertifikasi PNS, PPPK, Honorer
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ungkap 295 Ribu Guru Belum Sarjana, Solusinya Sudah Disiapkan