Daftar Bohong Pemerintahan SBY Tambah Satu Lagi

JAKARTA - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pansus RUU BPJS), Surya Chandra Surapaty menilai, sikap pemerintah yang mangkir tanpa keterangan dari pembahasan RUU BPJS yang semestinya berlangsung, Rabu (19/1) malam, telah menambah daftar kebohongan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau kalangan tokoh lintas agama baru menyebut 18 kebohongan pemerintah SBY, maka dengan ketidakhadiran delapan menteri selaku wakil pemerintah untuk membahas jaminan sosial bagi rakyat malam tadi, maka dengan sendirinya daftar kebohongan Pemerintahan SBY bertambah satu lagi, yakni tidak peduli terhadap jaminan sosial rakyat," tegas Surya Chandra Surapaty, di gedung Nusantara I, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/1).

Selain menempatkan ketidakhadiran delapan menteri membahas RUU BPJS ke dalam daftar kebohongan pemerintah, Surya Chandra Surapaty juga menilai langkah delapan menteri pembantu Presiden SBY tersebut sebagai tindakan Contempt of Parliement.

"Ketidakhadiran delapan menteri yang diperintah oleh presiden untuk bersama-sama dengan Pansus DPR RI membahas RUU BPJS, merupakan sebuah bentuk Contempt of Parliement atau penghinaan terhadap terhadap parlemen," kata Surya Chandra Surapaty.