Daftar DPRD Provinsi Tak Patuh Lapor LHKPN, Nomor 5 Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membeberkan sejumlah DPRD Provinsi yang persentase anggotanya paling rendah dalam menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
Pahala memerinci ada enam DPRD Provinsi yang persentasenya belum mencapai 75 persen.
Secara teori, lanjut Pahala, provinsi dengan jumlah anggota DPRD yang menyerahkan LHKPN di bawah 75 persen berada di kota-kota besar.
"Provinsi ini ada di kota-kota besar yang jaringan internetnya bagus dan SDM-nya relatif tersedia," kata Pahala dalam Webinar LHKPN, Selasa (7/9).
Dia lantas membeberkan daftar enam DPRD provinsi yang anggotanya tak patuh lapor LHKPN atau masih di bawah 75 persen:
1. DPRD Papua Barat (53 persen).
2. DPRD Aceh (53 persen).
3. DPRD Kalimantan Barat (58 persen)
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membeberkan daftar DPRD Provinsi tak patuh melaporkan LHKPN.
- 5 Berita Terpopuler: Lisa Mariana Dipolisikan Ridwan Kamil, Sejumlah Aset Disita, Fakta Terungkap
- Sepeda Motor yang Disita KPK Sudah Tidak Ada di Rumah Ridwan Kamil
- KPK Datangi Rumah Ridwan Kamil Lagi, Aset Ini Disita
- Doktor Cumlaude Trimedya Dorong Optimalisasi Pengelolaan Barang Sitaan
- Pakar Hukum UI Nilai KPK Terkesan Targetkan untuk Menjerat La Nyalla
- Baru Menang Tender, Kontraktor Dimintai Rp 500 Juta, Alamak