Daftar Perusahaan Beken yang Diduga Pekerjakan Paksa Muslim Uyghur di Tiongkok

Selasa, 03 Maret 2020 – 21:06 WIB

Sebuah laporan menyebutkan para pekerja di sejumlah pabrik di China masih terus dipaksa mengikuti program indoktrinisasi. (Reuters: Jorge Silva)

'Hentikan membesar-besarkan masalah Xinjiang'

Photo: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian memberikan tanggapan soal temuan lembaga ASPI soal kerja paksa, Selasa (2/03/2020). (Supplied)

ABC telah meminta komentar dari Kementerian Luar Negeri Cina tentang laporan ASPI, tapi mereka belum memberikan tanggapan hingga laporan ini dimuat.

Tetapi juru bicara kementerian Zhao Lijian menanggapi tuduhan ini dalam sebuah konferensi pers, dengan mengatakan laporan ini "tidak memiliki dasar" dan mengatakan kepada media Australia untuk "berhenti membahas masalah terkait Xinjiang".

"Ini hanyalah satu lagi tuduhan palsu dan bias terhadap Xinjiang oleh institusi ini untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada gerakan anti-Tiongkok di Amerika Serikat dan menodai langkah-langkah anti-terorisme dan deradikalisasi Tiongkok di Xinjiang," kata Zhao.

Ia menambahkan "semua pelajar yang menerima pendidikan dan pelatihan untuk tujuan deradikalisasi telah lulus, mendapatkan pekerjaan yang stabil dengan dibantu Pemerintah dan menjalani kehidupan yang bahagia".

Namun Tiongkok belum memberikan bukti dan kelompok-kelompok hak asasi manusia meragukan pernyataan itu.

Zhao juga menuduh jika lembaga ASPI telah menerima dana dari Departemen Luar Negeri AS dan mengatakan mereka "antusias tentang menggoreng dan membuat topik anti-Tiongkok menjadi sensasional".