Daftarkan 26 Ribu Bacaleg, Hanura Usung Banyak Wajah Muda

jpnn.com, JAKARTA - Partai Hanura menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Sekretaris Jenderal Hanura Herry Lontung Siregar, partainya mendaftarkan 26 ribu bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk tingkat DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan daerah.
Dari total jumlah 26 ribu bakal caleg Hanura itu ada 575 orang untuk pileg tingkat DPR. Ke-575 bacaleg itu akan disebar ke 80 daerah pemilihan (dapil).
"Sampai saat ini seluruh Indonesia kami menjaring hampir 27 ribu orang, tapi kami seleksi dan sekarang tinggal 26 ribu untuk DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota," ujar Herry di kantor KPU, Jakarta, Selasa (17/7).
Herry mengklaim tak ada caleg Hanura yang berstatus mantan terpidana korupsi, narkoba maupun kekerasan seksual. Bahkan, katanya, banyak wajah muda di jajaran bacaleg Hanura.
"Kami menjaring ini semua mulai dari daerah. Jadi tokoh-tokoh daerah banyak yang kami calonkan dan banyak yang merupakan kaum muda," katanya.
Sementara Ketua DPP Hanura Sutrisno Iwantono mengatakan, seluruh data bakal caleg partainya telah dimasukkan ke ke sistem informasi pencalonan (Silon) yang dikelola KPU. Menurutnya, dari SILON itu pula publik bisa melihat profil para caleg Hanura.
"Silon ini memang penting, karena masyarkat nanti bisa mengetahui profil masing-masing bakal calon legislatif. Setiap orang muncul di Silon, siapa itu, bagaimana track recordnya dan lain-lain," pungkas Sutrisno.(gir/jpnn)
Hanura sempat menyeleksi 27 ribu bakal caleg untuk pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi ataupun kabupaten/kota. Namun yang didaftarkan hanya 26 ribu.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar
- Putusan MK Perintahkan PSU di Boven Digoel, KPU Merasa Sudah Sesuai Aturan
- MK Perintahkan 24 Daerah Gelar PSU, Gus Khozin Sentil KPU: Tak Profesional!
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar