Daging Sapi Pakai Harga Acuan
Sabtu, 20 Juli 2013 – 04:42 WIB
JAKARTA - Permasalahan gejolak harga daging yang tidak terselesaikan, membuat pemerintah akhirnya menyerah mengimplementasikan sistem pembatasan kuota impor daging. "Padahal kebijakan itu bertujuan untuk mendukung program swasembada daging. Rencananya, setelah penghapusan sistem kuota pemerintah akan menggantinya dengan sistem acuan harga.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menjabarkan dalam satu dua bulan ke depan ini pihaknya bakal mengkaji sistem acuan harga. Nantinya harga daging akan ditetapkan batas maksimum dan minimumnya harga daging. Jika harga daging melebihi batas maksimum maka impor akan dibuka selebar-selabarnya hingga harga kebali normal. Jika harga daging lebih rendah dari batas minimum maka impor akan distop.
"Jadi nanti akan kami berikan pricre band (rentang harga, Red). Kami juga berikan batasan toleransinya. Mungkin sekitar 10-15 persen. Itu akan dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan importasi," terangnya saat ditemui di kantornya kemarin. Importasi ini bisa berupa daging beku, sapi bakalan, dan sapi siap potong.
Dia berharap pada Oktober nanti, sistem baru ini sudah rampung. Sehingga pada 2014 dapat segera diimplementasikan. Termasuk dengan tata cara perizinan impor. Dalam kesempatan itu Gita telah menegaskan, ke depan semua perizinan disatu atapkan di Kementerian Perdagangan. Dari penentuan perusahaan hingga kuota. Sehingga wewenang Kementerian Pertanian terkait tata niaga impor berpindah ke Kementerian Perdagangan. Gita juga mengindikasikan perombakan sistem ini nantinya tidak berlaku pada daging tapi juga hortikultura.
JAKARTA - Permasalahan gejolak harga daging yang tidak terselesaikan, membuat pemerintah akhirnya menyerah mengimplementasikan sistem pembatasan
BERITA TERKAIT
- Melalui UMK Academy, Pertamina Dukung UMKM Bersaing di Tingkat Global
- Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri