Daging Sapi Pakai Harga Acuan
Sabtu, 20 Juli 2013 – 04:42 WIB
Saat ditanya mengenai nasib program swasembada sapi, pihaknya mengaku hingga saat ini masih sangat mendukung. Namun jika swasembada sapi ditempuh dengan cara pembatasan kuota tanpa didukung dengan produksi nasional itu sangat tidak tepat. Lebih lanjut dia menjamin kebijakan ini tetap berpihak pada peternak.
Baca Juga:
"Menteri pertanian sudah sepakat dengan sistem ini. Untuk menghormati amanat UU Peternakan, kami masih melibatkan Kementerian Pertanian untuk turut meberikan rekomendasinya," tuturnya. Rekomendasi itu diharapkan bisa dilaporkan per tahun pada awal kuartal IV. Sehingga itu dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan tahun berikutnya.
Mendengar itu, Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kebau di Indonesia (PPSKI) Teguh Boediana menentang keras rencana pemerintah membebaskan impor sapi. Jika itu diterapkan maka akan mendistorsi kepentingan peternak lokal. "Terlalu gegabah" jika itu benar-benar diputuskan. Jangan sampai dibebaskan impornya. Harga sapi ditingkat peternak bisa hancur," ucapnya.
Dia mengaku saat ini memang produksi sapi lokal turun. Berdasarkan data sementara sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, saat ini populasi sapi mencapai 13,23 juta. Angka itu turun 19 persen dibanding data populasi sapi BPS 2011 yakni 16,5 juta. Menurut Teguh ada beberapa indikasi penyebab penurunan tersebut yakni keabsahan data 2011 dan pemotongan sapi yang cukup tinggi paska penerapan sistem kuota impor sapi.
JAKARTA - Permasalahan gejolak harga daging yang tidak terselesaikan, membuat pemerintah akhirnya menyerah mengimplementasikan sistem pembatasan
BERITA TERKAIT
- BTN Raih Penghargaan di Ajang LinkedIn Talent Awards
- Melalui UMK Academy, Pertamina Dukung UMKM Bersaing di Tingkat Global
- Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa