Dahlan Bisa Akhiri Polemik dengan Sebut Nama Pemalak

"Audit BPK itu keputusan konstitusional. Jadi sebaiknya dikembalikan ke tracknya dan harus ditindaklanjuti," sambungnya.

Hasto menambahkan, pihakya justru lebih fokus untuk mendalami hasil audit BPK. Meski demikian, lanjutnya, anggota DPR yang berani memalak BUMN tetap harus diproses.

"Kami tetap berharap fokus temuan BPK itu dikejar.  Tapi kalau ada memang dewan yang minta jatah, itu harus dibereskan juga," pungkasnya.

Seperti diketahui, sejak kemarin beredar layanan pesan singkat (SMS) berantai yang menyebutkan 18 inisial anggota DPR yang dianggap memeras BUMN. Isi SMS tersebut adalah "Ini Inisial Anggota DPR RI yang memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR (PKS) FA (HANURA) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (GERINDRA). Pada bagian akhir SMS tertulis sumbernya dari Humas BUMN.