Dahlan Heran Ada Aksi Penolakan Akuisisi Pegadaian
jpnn.com - JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) Pegadaian kemarin (6/5) menyatakan penolakan mereka atas rencana akuisisi terhadap BUMN penyalur kredit itu oleh BRI. Alasan penolakannya karena agar BUMN yang mengusung tagline “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” itu tak terjebak pada perburuan rente dan ekonomi liberal.
Namun, Menteri BUMN Dahlan Iskan justru mengaku bingung dengan aksi penolakan itu. Sebab, belum ada rencana ataupun keputusan tentang akusisi terhadap Pegadaian. "Kapan ada akuisisi? Siapa yang bikin rencana dan siapa yang merencanakan? Itu ngawur berarti," ujar Dahlan di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (7/5).
Lebih lanjut Dahlan mengatakan, kementeriamn yang dipimpinnya tak pernah merencanakan langkah akuisisi terhadap Pegadaian. Karenanya mantan Dirut PLN itu juga tak mau mengomentari terlalu banyak tentang aksi penolakan yang dilakukan SP Pegadaian itu.
"Orang nggak ada rencana (akuisisi, red). Nggak mau mengometari sesuatu yang nggak ada," tukasnya.
Sebelumnya, SP Pegadaian menilai jika akuisisi itu jadi dilaksanakan maka akan muncul pelaku ekonomi liberal. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat SP PT Pegadaian, Eko Widjatmiko menyatakan, selama ini PT Pegadaian menyediakan pinjaman mulai dari Rp 20 ribu kepada masyarakat tanpa proses perbankan yang rumit.
Namun, lanjut Eko, hal ini bisa berbalik jika ditangani perbankan. “Bayangkan kalau terjadi akuisisi, tentunya kami akan ditekan profit oriented untuk menjaring keuntungan yang sebanyak-banyaknya,” ucap Eko di Jakarta, Selasa (6/5). (chi/jpnn)
JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) Pegadaian kemarin (6/5) menyatakan penolakan mereka atas rencana akuisisi terhadap BUMN penyalur kredit itu oleh BRI.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Harga Emas Antam Hari Ini 24 Desember 2024 Turun, Jadi Sebegini Per Gram
- Kinerja APBN 2024 On Track, Penerimaan Bea Cukai Capai Rp 257,8 Triliun hingga November
- BI Catat Uang Beredar Mencapai Rp 9.175,8 Triliun per November 2024
- Pengumuman, Semua Produk Makanan yang Dijual Wajib Punya Label SNI
- Anggota Dewan ini Ingatkan Pemerintah Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Begini
- Standardisasi Kemasan Picu Kenaikan Rokok Ilegal