Dahlan Heran, Masih Ada Pihak yang Berani Palak BUMN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan merasa heran bila masih ada pihak yang nekat melakukan pemalakan pada perusahaan pelat merah.

Padahal selama ini sudah banyak yang terjerat oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) lantaran terlibat melakukan korupsi. Namun nampaknya hal tersebut tak membuat jera.

Dahlan mengatakan hal tersebut menanggapi sulitnya direksi PT Adhi Karya menagih utang pada Pemprov Riau sebesar Rp 200 milar, yang telah kalah banding di Pengadilan beberapa tahun lalu. Yang tambah bikin gemes Dahlan, ada pihak yang minta fee 5 persen dari Rp200 miliar itu.

"Saya heran meski sudah banyak yang ditangkap KPK di proyek Riau ini masih juga ada yang berani minta komisi 5 persen. Bagi Adhi ini dilema besar. Tagihannya (Rp 200 miliar, red) tidak dianggarkan. Nagih sudah, ke pengadilan sudah. Cara apa yang harus dilakukan? Apakah nyogok tidak bisa dihindari?" sesal mantan Dirut PLN ini dalam pesan singkatnya pada JPNN, Senin (15/9).

Padahal, sambung Dahlan, pihak Adhi Karya  sudah dijanjikan oleh Pemprov Riau akan membayar sebesar Rp 200 miliar itu. Namun hingga saat ini uang tersebut belum juga dianggarkan. Hal tersebut membuat Dahlan kecewa, sebab menyulitkan keuangan perseroan.

"Kiswo (Dirut Adhi Karya, Kiswo Darmawan, red) bilang ke saya, waktu itu Adhi Karya dijanjikan pasti akan dibayar. Namun ternyata pembayaran tidak pernah dilakukan. Terakhir Adhi terus menagih dan minta agar utang tersebut segera dianggarkan dan disetuji DPRD, namun ada pihak di Riau yang minta komisi 5 persen. Tentu saja Adhi menolak. Ini sesuai dengan tekad Adhi dalam program BUMN Bersih," tegas Dahlan.

Akibatnya, lanjut Dahlan, sampai sekarang tagihan Adhi belum dibayar, bahkan dianggarkan di DPRD pun belum.

Imbasnya, gara-gara Adhi tidak mau lagi 'main-main', jumlah proyek Adhi di lembaga-lembaga mengalami penurunan.