Dahlan Iskan Gandeng KPK

JAKARTA- Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Dirut PLN) Dahlan Iskan punya cara tersendiri agar pengadaan barang dan jasa di perusahaan plat merah yang dipimpinnya tidak dikotori tindak korupsi. Caranya, dia meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proses semua pengadaan barang dan jasa di jajaran PLN.

Langkah ini dilakukannya karena PLN adalah salah satu perusahaan negara dengan nilai pengadaan barang terbesar yakni di atas Rp 100 triliun per tahun. Alasan lain sifatnya pribadi. Bos Grup Jawa Pos ini tak ingin posisinya sekarang, dimanfaatkan teman atau keluarganya untuk  mendapat keuntungan sesaat.

"Saya ini banyak teman, juga teman pengusaha. Kalau mereka minta penunjukan langsung, saya sudah punya tameng. Saya tinggal bilang ini (pengadaan barang dan jasa) diawasi KPK," ucap Dahlan, selepas berkonsultasi dengan  pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/3).

Dari hasil konsultasi dengan KPK, lanjut Dahlan, diperoleh informasi bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi modus korupsi  yang sering dilakukan. Karena itulah, diputuskan PLN menggandeng KPK. Selain pengawasan dari KPK, Dahlan juga akan memeriksa  ulang kebijakan direksi PLN yang berindikasi penunjukan langsung. Seperti diketahui, KPK telah menyatakan mantan Dirut PLN  Eddie Widiono sebagai tersangka korupsi penunjukan langsung proyek Customer Information System (CIS) PLN Distribusi Jakarta  Raya dan Tangerang. (pra/jpnn)