Dahlan Iskan Perketat Aturan Rangkap Jabatan
Jumat, 19 April 2013 – 17:15 WIB
Menurut penuturan Dahlan, Herry masih memperoleh toleransi untuk sementara waktu, karena pertimbangan masa pensiun yang akan habis.
"Kita tolerensi 1-2 minggu, dia komisaris di KAI dan pengawas di perum navigasi. Tapi Pak Herry mau pensiun, itu toleransi saja," ujar Dahlan di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (19/4).
Namun bila ada yang melihat atau mengetahui seorang profesional, pejabat publik dan direksi swasta atau BUMN yang menjabat sebagai komisaris di beberapa BUMN, Dahlan meminta agar segera dilaporkan padanya.
"Laporkan ke saya, kalau ada. Saya akan langsung berhentikan. Saya sampai hari ini belum menemukan," jelasnya.
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sudah sejak 2011 mengeluarkan kebijakan rangkap jabatan di perusahaan plat merah.
BERITA TERKAIT
- Kabar Gembira untuk Honorer Tua Gagal PPPK 2024 Tahap 1
- BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 97S, Wilayah Ini Wajib Waspada
- 5 Berita Terpopuler: Ide Terobosan Baru soal Seleksi PPPK, Hapuskan Diskriminasi di UU ASN, 90 Ribu Honorer Bakal Menggugat
- Seluruh Honorer Pelamar Seleksi Tahap 2 jadi PPPK Paruh Waktu, Waduh
- Sudah Ada Kepastian Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, Tanpa Tunjangan
- Pernyataan Terbaru Kepala BKN soal PPPK 2024 Tahap 2, Pakai Kata Tolong