Dahlan Iskan Perketat Aturan Rangkap Jabatan
Jumat, 19 April 2013 – 17:15 WIB
Aturan tersebut juga berlaku untuk jabatan direksi. Malah untuk aturan menjadi direksi perusahaan plat merah terbilang lebih ketat.
Mantan dirut PLN ini menjelaskan, seorang direksi atau komisaris yang berasal dari kalangan profesional swasta, jika terpilih atau diterima menjadi direksi di BUMN, orang tersebut harus mau melepaskan jabatannya di sektor swasta. "Harus dilepas jabatan swastanya," tegas Dahlan.
Dalam surat bernomer S-375/MBU.WK/2011 disebutkan bahwa anggota dewan komisaris/dewan pengawas BUMN hanya diperkenankan menjabat sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas pada satu BUMN. Selanjutnya BUMN akan melakukan penataan sesuai kebijakan tersebut. (chi/jpnn)
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sudah sejak 2011 mengeluarkan kebijakan rangkap jabatan di perusahaan plat merah.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kabar Gembira untuk Honorer Tua Gagal PPPK 2024 Tahap 1
- BMKG Pantau Bibit Siklon Tropis 97S, Wilayah Ini Wajib Waspada
- 5 Berita Terpopuler: Ide Terobosan Baru soal Seleksi PPPK, Hapuskan Diskriminasi di UU ASN, 90 Ribu Honorer Bakal Menggugat
- Seluruh Honorer Pelamar Seleksi Tahap 2 jadi PPPK Paruh Waktu, Waduh
- Sudah Ada Kepastian Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu, Tanpa Tunjangan
- Pernyataan Terbaru Kepala BKN soal PPPK 2024 Tahap 2, Pakai Kata Tolong