Dahlan: Jokowi Presiden Tanpa Bulan Madu
jpnn.com - JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak gugatan calon presiden Prabowo Subianto terkait adanya kecurangan Pilpres pada 9 Juli 2014. Keputusan itu sekaligus menandakan bahwa pasangan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla, resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.
Keputusan MK tersebut membuat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan lega. Pasalnya beberapa bulan terakhir, masyarakat merasa bingung siapa sebenarnya presiden pilihan rakyat. "Masalah ekonomi sekarang sudah ada kepastian, sehingga pelaku ekonomi firm sekarang. Investasi sudah bisa dihitung bahwa kepastian sudah ada. Saya kira itu aja," ujar Dahlan di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (22/8).
Sementara untuk pengganti dirinya di BUMN, Dahlan memutuskan sepenuhnya pada pilihan presiden baru. Lebih lanjut ia katakan bahwa setelah terpilih menjadi presiden, maka Jokowi tidak mempunyai banyak waktu untuk berleha-leha. Bahkan Jokowi menyadari akan tugasnya ke depan semakin berat. Mantan Dirut PLN ini juga mendoakan agar Jokowi-JK bisa memimpin Indonesia lebih baik lagi.
"Saya kan sudah sering katakan ke depan (tantangannya) nggak ringan. Ini presiden tanpa bulan madu, tidak sempat pesta harus merayakan karena tantangan di depan sudah berat. Secara politik kelihatan berat ekonomi berat. Ini presiden baru harus kerja keras dan Jokowi katakan itu akan langsung kerja keras. Kita dukung dan doakan bersama," tandasnya. (chi/jpnn)
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menolak gugatan calon presiden Prabowo Subianto terkait adanya kecurangan Pilpres pada 9 Juli
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pernyataan Presiden Prabowo Bikin Penasaran Guru Honorer Non-Sertifikasi
- 5 Berita Terpopuler: Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK, Ada yang Cawe-Cawe, Dinilai Sangat Merusak
- Menteri Lingkungan Hidup Minta TPA Setop Pakai Sistem Open Dumping
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA