Dahlan Tak Mau Gegabah Putuskan Pengganti Dirut Garuda dan Pertamina

jpnn.com - JAKARTA - Masa jabatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar tahun ini akan segera habis. Beberapa nama menyeruak dikabarkan bakal gantikan posisi Emir. Mengenai siapa calon pengganti Emir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, menegaskan bahwa hingga saat ini belum dibicarakan lebih lanjut.
"Belum dibicarakan, karena saya tidak mau mengambil putusan pada saat hampir berakhirnya masa pemerintahan ini," ujar Dahlan di Jakarta, Senin (8/9).
Lebih lanjut, Dahlan mengungkap bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memberikan sinyal agar pengganti Emir segera diputuskan, hanya saja ia tak mau lancang mengambil sikap tanpa berbicara dengan presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi).
"Memang bapak presiden (SBY) mengisyaratkan bisa saja putusan penting diambil, tapi harus ada pembicaraan dengan presiden terpilih. Saya tidak mau lancang meminta pendapat presiden terpilih karena status saya saat ini masih menterinya Pak SBY," jelasnya.
Isyarat itu lanjut Dahlan, juga berlaku untuk pengganti Dirut BUMN lainnya. Hanya saja mantan Dirut PLN ini, tak mau gegabah dan ingin berhati-hati agar tak salah langkah.
"Kemarin, saya sudah mendapat isyarat melaui tim yang beliau tunjuk, bahwa saya dibolehkan menjajakinya. Ini juga berlaku untuk Pertamina dan perusahaan BUMN lain. Tapi saya harus hati-hati, jangan sampai ada kesan masa transisi sebagai pemerintahan bersama. Saat ini sampai tanggal 19 Oktober nanti, saya masih bersama pemerintahan Pak SBY," tandas Dahlan. (chi/jpnn)
JAKARTA - Masa jabatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar tahun ini akan segera habis. Beberapa nama menyeruak dikabarkan bakal gantikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dua Petani di Sukabumi Tersambar Petir, Begini Kondisinya
- Lokataru Sebut Putusan MK Menunjukkan Mendes Yandri Lakukan Intervensi Politik
- Dukung Larangan SOTR di Jakarta Utara, Sahroni: 90 Persen Berakhir Tawuran
- ASN PPPK Silakan Cek Leger Gaji, Alhamdulillah Gratis
- Kades Kohod Disebut Bersedia Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar
- Hengky Pribadi Mangkir di Sidang Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam