Dahlan: Terserah DPR Saja lah

Menurut Bobby, dalam proses interpelasi, sesuai dengan aturan tata negara, yang wajib menjawab adalah presiden. Nah, jika terealisasi, DPR ingin mendapat penjelasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas kebijakan yang diambil anak buahnya. "Mana yang benar dalam ranah eksekutif mengenai pelepasan aset negara," katanya. Dia menegaskan, pengajuan hak interpelasi murni dilakukan dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

 

Sementara itu, Sekjen PKB Imam Nahrawi menegaskan, interpelasi terhadap Dahlan tidak perlu dilakukan. "Saya sudah minta kepada seluruh kader di Fraksi PKB untuk tidak ikut-ikutan mengusulkan interpelasi," tegasnya.

 

Menurut dia, masih ada cara lain yang bisa ditempuh DPR, yakni melakukan tabayun lebih dulu dengan Dahlan. "Itu bisa dilakukan melalui rapat kerja atau sejenisnya," jelas Imam. Mekanisme tersebut lebih bagus dan tidak mengurangi fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.

 

Menurut Imam, PKB berharap DPR dan pemerintah bisa menghentikan kegaduhan tersebut. "Justru melakukan check and balance yang jauh dari politicking tapi benar-benar berbasis kemaslahatan bersama," ungkapnya.