Dahlan Turun Tangan Atasi Krisis Listrik Sumbar-Sumut

Langkah darurat itu akan diakhiri kalau tiga pembangkit besar yang sedang dibangun di Sumut selesai. Yakni 2x200MW di Pangkalan Susu, 2x100 MW di Meulaboh dan 300 MW di Sarulla serta 180 MW di Asahan 3."Saya sungguh berharap krisis listrik di Sumbar dan Medan cepat berakhir," tandas Dahlan.

Sebagaimana diberitakan, krisis kelistrikan di Sumbar dan Sumut sangat parah. Di Sumbar, masyarakat sudah 'memberontak' dan menyampaikan sumpah serapahnya kepada PLN karena dalam sehari listrik dalam satu wilayah bisa padam sebanyak tiga kali dan waktunya bisa sampai tiga jam serta lebih lima jam di daerah tertinggal, seperti Solok Selatan.

Untuk mengatasi itu, berbagai aliansi masyarakat menyatukan tekad untuk menggugat PLN yang dinilai sewenang-wenang melakukan pemadaman bergilir dan merugikan usaha kecil dan menengah. Bahkan, pada Jumat lalu, digelar pertemuan DPRD dengan pimpinan PLN wilayah Sumbar. Dalam pertemuan berlangsung panas itu, para wakil rakyat mencecar pimpinan perusahaan setrum pelat merah di Sumbar itu yang dinilai pasrah dengan keadaan.     

Anggota DPRD Sumbar  menuntut PLN Sumbar memberikan kompensasi berupa pembebasan membayar listrik selama tiga bulan. Kompensasi ini sebagai konsekuensi buruknya pelayanan PLN. Bila selama ini PLN sewenang-wenang melakukan pemutusan listrik bila pelanggan menunggak tiga bulan, kini PLN terkesan menu­tup mata terhadap jeritan konsumen. “Pemadaman listrik ini kan mur­ni kelalaian PLN, karena tidak mempunyai persiapan matang mengantisipasi kelangkaan listrik. Supaya adil, saya minta PLN memberi kompensasi pada pelanggan dengan menggratiskan biaya listrik selama tiga bulan,” ujar anggota Komisi III DPRD Sumbar, Zulkifli Jaelani. Gratis pembayaran lis­trik diprioritaskan pada pelanggan 900 Kwh ke bawah.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar, Dahnil Aswad juga sepakat soal pemberian kompen­sasi tersebut. Dia pun meminta gubernur Sumbar dalam rakor gubernur se-Sumatera, memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumbar ke presiden. Begitupun anggota DPR dan DPD asal Sumbar, diminta melakukan hal serupa di pusat.

Dalam pertemuan itu, Ganeral Manager (GM) PT PLN Wilayah Sumbar, Wasito Adi dicecar habis-habisan oleh para legislator. Wakil Ketua Komisi III M Nurnas misalnya, menilai PLN tak adil terhadap pemadaman bergilir. "Masyarakat kecil dikorbankan, masyarakat menengah ke atas dimanjakan," cetusnya. Ketua DPRD Sumbar, Yultekhnil meminta perusahaan-perusahaan dan hotel-hotel besar yang mempunyai genset dan pembangkit sendiri agar mengoperasikannya dalam kondisi sekarang. “Ini sudah darurat. Jadi, inilah langkah tepat untuk menangani kondisi darurat ini,” aku politisi Demokrat ini. Soal kompensasi, Wasito mengaku itu kewenangan pusat. “Itu kewenangan pusat, nanti kita usahakan menyampaikannya ke pusat,” katanya.

Dalam penjelasannya, PLN Sumbar tampak pasrah dengan keadaan. Lagi-lagi Wasito mengambinghitamkan kerusakan generator di PLTU Om­bilin sebagai pemicu pemadaman. Terutama generator unit 2, rusak sejak Oktober 2012 dan selesai Oktober mendatang. Sedangkan generator unit 1 rusak pada bagian transformer.
Wasito menyebut daya di luar beban puncak di Sumbar defisit sebesar 55 MW. Kondisi itu akibat berkurangnya kemampuan ketiga PLTA di Sum­bar. PLTA Singkarak, Ma­nin­jau, Kotopanjang hanya mampu menghasilkan 181 MW dari kebutuhan 353 MW. Pasokan itu sudah termasuk pasokan listrik dari Sumbagsel sebesar 117 MW.

“Sedangkan aliran daya waktu beban puncak (18.00-21.00 WIB), mengalami defisit sebesar 34 MW. Soalnya, tiga pembangkit tersebut hanya menghasilkan 389 MW dari kebutuhan 436 MW, termasuk tambahan pasokan dari Sum­bagsel sebesar 68 MW,” katanya.(esg/zul)