Dai Bilang, Polisi Malaysia Lamban. Marty Ngotot, Tidak Barter !

JAKARTA - Tidak mudah bagi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk meyakinkan bahwa pembebasan aparat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak dibarter dengan tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap sedang mencuri  ikan di perairan Indonesia beberapa waktu lalu. Apalagi, fakta yang bisa dilihat awam, pembebasan aparat DKP dengan tujuh nelayan itu hampir bersamaan.

Bahkan, beberapa fakta yang berhasil digali oleh politisi Komisi I DPR terungkap bahwa aparat DKP diperlakukan seperti layaknya 'maling' oleh Malaysia. Mereka tidak saja diperlakukan tidak wajar, tetapi juga sudah diproses menurut hukum Malaysia, diharuskan mengenakan baju tahanan, dan dipenjara seperti layaknya maling yang sesungguhnya.

Sementara maling malaysia yang berhasil ditangkap oleh aparat Indonesia justru tidak jelas prosesnya. Tidak ada proses hukum, apalagi proses penganiayaan seperti yang dilakukan aparat Malaysia kepada aparat DKP."Tidak ada barter sama sekali. Tidak pernah kami bayangkan sama sekali. Apakah mungkin kita akan membiarkan tiga petugas DKP yang jelas-jelas sedang bertugas kita barter dengan nelayan yang dalam pandangan kita telah melanggar hukum? Tidak mungkin itu," kata Menteri Luar negeri Marty Natalegawa dalam rapat dengar pendapat dihadapan komisi I DPR, Rabu (25/8).

Menteri Luar Negeri Marty berkilah Kemenlu sama sekali tidak terlibat dalam proses pemeriksaan tujuh nelayan yang ditangkap aparat Indonesia. "Kemenlu hanya mengurusi nasib petugas DKP tersebut. Bukan mengurusi tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap memasuki wilayah perairan Indonesia," kilah Marty. Karena itu, Marty tetap pada pendiriannya bahwa pembebasan tiga petugas DKP merupakan perjuangan diplomasi Kemenlu. Bukan sebagai barter. "Kalau dibarter, saya sebagai warga negara pasti juga akan melakukan protes," ujarnya.