Dai Bilang, Polisi Malaysia Lamban. Marty Ngotot, Tidak Barter !
Rabu, 25 Agustus 2010 – 12:23 WIB

DEMO - Sejumlah aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) di depan Kedubes Malaysia, Jakarta, Senin (23/8), menggelar demonstrasi yang sempat berakhir ricuh. Foto: Raka Denny/Jawa Pos.
Dalam RDP tersebut tampak mendampingi Menlu, Wakil Menteri Luar Negeri Priyono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Dai Bachtiar, Konsulat Jenderal RI di Johar Baru Thomas Tobing, dan segenap jajaran Kemenlu lainnya.
Baca Juga:
Terkait penangkapan tiga aparat DKP oleh Malaysia, Komisi I DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam RDP ini, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa didampingi oleh Duta Besar RI untuk Malaysia Dai Bachtiar. "Respon pemerintah Indonesia sangat lemah dalan menyikapi penangkapan tiga aparat DKP oleh aparat kepolisian Malaysia," kata anggota Komisi I Mahfudz Sidiq kepada wartawan.
Terkait dengan tudingan lambannya respon pemerintah Indonesia, Duta Besar RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar pun berkilah bahwa komunikasi diplomasi di Malaysia sangat tidak lazim bila dilaukan di hari libur. "Kebiasaan di Malaysia, Sabtu dan Minggu memang sulit berkomunikasi. Komunikasi diplomasi tidak lazim dilakukan di hari libur," kata Dai menjelaskan.
Meski begitu, Dai mengaku tidak diam dalam menghadapi tertangkapnya tiga aparat DKP. "Berbagai upaya saya lakukan demi membebaskan tiga aparat DKP itu," ujar Dai menambahkan. Melalui jaringan yang dimiliki, Dai mengaku langsung mengontak wakil Kepala Kepolisian Malaysia pada Sabtu (14/8) malam. "Waktu saya hubungi, mereka menyatakan belum mendengar penangkapan petugas DKP RI," ujar Dai.
JAKARTA - Tidak mudah bagi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk meyakinkan bahwa pembebasan aparat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak
BERITA TERKAIT
- DPR Desak Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok Berkoordinasi Terkait Bongkat Muat dengan Polisi
- Internal PDIP Solid Menyambut Kongres, tetapi Butuh Biaya
- PN Jakpus Menangkan Gugatan Tia Rahmania, Pemecatan oleh Partai Dinyatakan Tak Sah
- Dewi Juliani Desak APH Gunakan UU TPKS terkait Kasus Pelecehan Seksual Dokter Kandungan
- Yasonna Tegaskan Pelaksanaan Kongres VI PDIP Tinggal Menunggu Perintah Ketum
- Brando PDIP Dorong Transparansi Pengelolaan Pendapatan Parkir di Jakarta