Dakwaan Jaksa Dinilai Sesat

Luhut menegaskan, dirinya semakin yakin bahwa jawaban jaksa tersebut sesat. "Sesat pikir sesat motivasi dan sesat tujuan. Yang perlu dicacat, ada dua surat dari Menkominfo yang mengatakan sebagaimana surat dakwaan itu diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini, menteri yang berwenang. Menteri yang berwenang itu adalah Mekominfo, menyatakan tidak ada penggunaan frekuensi secara bersama. Berulang-ulang dikatakan oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk membayar BHP (biaya hak pemakaian)  frekuensi, apron fee dan sebagainya.” tambah Luhut.(fuz/jpnn)