Damayanti: Kebijakan Pemerintah Jauh dari Harapan Honorer

jpnn.com, MEDAN - Ratusan tenaga honorer Deli Serdang mengadakan acara silaturrahmi dan diskusi bertajuk “Upaya mencari solusi penyelesaian honorer yang sejahtera” pada Sabtu (3/11). Ini sebagai upaya mencari solusi, untuk meningkatkan kesejahteraan honorer.

Hadir dalam kesempatan itu sejumlah narasumber seperti Wakil Ketua DPD RI Prof Darmayanti Lubis, anggota DPR RI HR Muhammad Syafii dan Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang serta Dinas Pendidikan Deli Serdang. 

Dalam kesempatan ini, Prof Darmayanti menyebutkan persoalan honorer ini sudah sangat lama. Bahkan honorer ini, ada yang bekerja sudah 15 hingga 20 tahun. Artinya sepanjang waktu tersebut, sudah banyak kebijakan yang dijanjikan. 

Menurut Darmayanti, para honorer ini berharap menjadi PNS. Pada tahun 2005, mereka juga sudah didata dan diikutkan tes untuk CPNS.

“Lulus tapi sedikit jadi ini sisa dari proses itu. Sisanya saja pun sekarang sudah 439 ribu di forum k2 ini. Tapi jika ditotal semua bisa mencapai 1 juta,” imbuhnya. 

Lambatnya penyelesaian masalah honorer, ujarnya, salah satunya disebabkan tidak ada data yang valid antara Kementreian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun Badan Kepegawaain Daerah (BKD) dan pemerintah daerah juga. 

“Tahun lalu kita sudah mengundang Menpan & RB untuk bicara langsung. Intinya mereka meminta waktu karena masih melakukan pendataan,” ujar Prof Darmayanti yang menilai penyelesaian persoalan lambat tidak terlepas dari political will dari pengambil kebijakan di negara ini. 

Meski begitu, Damayanti mengatakan pemerintah memiliki keingian untuk menyelesaikan masalah ini, namun dengan data yang dimiliki lembaga terkait dia mengaku pesimis hal ini akan tuntas. “Karena mereka juga tidak memiliki data yang valid,” ujarnya.