Dampak CEIR Penuh, Ponsel Resmi Terblokir Hingga tak Bisa Daftar IMEI Baru
jpnn.com, JAKARTA - Vendor nasional, Mito mengeluhkan beberapa ponsel yang beredar di pasaran terblokir dan tidak dapat layanan selular.
Kemudian per 15 September 2020 semua Tanda Pendaftaran Produk (TPP) tidak bisa masuk ke Centralized Equipment Identity Register (CEIR).
Sebagaimana diketahui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui sistem CEIR sebagai pusat pengolahan informasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) hampir penuh.
Jika persoalan ini terus berlanjut dan tak kunjung ada solusi cepat, CEO Mito Mobile Hansen khawatir akan terjadi resesi tsunami di industri ponsel.
“Ini sangat berdampak terhadap kelangsungan industri kami. Kami bisa terkena resesi lebih cepat jika system ini tidak cepat diperbaiki. Padahal ponsel kami resmi. Semestinya tidak terblokir,” ujar Hansen.
Karena itu Hansen berharap pihak terkait yang berkenaan dengan pengelolaan CEIR bisa segera memberikan solusi.
Baginya, persolan terblokirnya ponsel resmi dan tak bisanya TPP input IMEI ke CEIR menjadi pertaruhan hidup dan matinya industri ponsel, tak terkecuali dengan Mito.
“Saya kira kejadian tersebut tidak hanya dialami oleh MITO, saya dengar kawan-kawan brand nasional lainnya mengalami problem yang sama. Jangan biarkan kami masuk ke jurang resesi lebih cepat. Jadi kami sangat berharap sekali pihak terkait untuk secepatnya mengatasi persoalan ini,” jelas Hansen.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui sistem CEIR sebagai pusat pengolahan informasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) saat ini hampir penuh.
- Penghargaan Upakarti 2024, Dorongan Baru untuk Pemberdayaan IKM
- Dorong Pelaku Usaha Bangun Ekosistem Bisnis, Kemenperin Gelar Idea Expo 2024
- Puncak Gernas BBI NTB: Kemenperin Tingkatkan Daya Saing IKM
- BPKN Ungkap Risiko Beli Ponsel Ilegal Atau di Luar Negeri
- Kemenperin Gelar Lomba Karya Tulis dan Fotografi Jurnalistik, Simak Ketentuannya!
- Warga Tangerang Kecele Beli iPhone 16 di Malaysia: Dapat Produk Gagal, Repot Urus Pajak