Dampak Politik SARA, Saling Curiga dan Tidak Percaya

jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah yang amanah dan bisa melakukan percepatan pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dia mengajak kepada semua pasangan calon untuk adu konsep dan gagasan.

“Mari kita hindari politik uang dan kampanye berbau SARA dan kebencian,” tegas Tjahjo Kumolo di acara deklarasi tolak dan lawan politik uang dan SARA dalam Pilkada 2018, di Jakarta, Sabtu (10/2). Tjahjo hadir didampingi Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Dr. Bahtiar.

Politik uang dan politisasi isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) jangan sampai menodai pilkada tahun ini.

Acara deklarasi digagas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menggandeng KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Komisi II DPR, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Mereka melakukan deklarasi tolak dan lawan politik uang dan SARA dalam Pilkada 2018.

Perwakilan partai politik (Parpol) juga diundang untuk berkomitmen bersama menolak politik uang dan SARA. Ada 10 perwakilan partai yang datang.

Yaitu, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS, PKB, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB dan PKIP.