Dampak Politik SARA, Saling Curiga dan Tidak Percaya

Menurut data Bawasl, ada tujuh daerah yang rawan dalam pilkada tahun ini, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Uaran dan Sulawesi Selatan.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya mengapresiasi deklarasi yang dilakukan Bawaslu. Lembaganya mendukung penuh langkah tersebut.
Menurut dia, salah satu contoh politisasi SARA terjadi saat pilkada. Hubungan antarmasyarakat rusak. Mereka saling curiga dan tidak percaya.
“Politik SARA membuat proses pilkada berjalan tidak baik dan penuh kecurigaan,” ungkapnya.
Padahal, lanjutnya, dia berharap pesta demokrasi bisa dirasakan dan dinikmati semua masyarakat. Pria asal Aceh itu menegaskan bahwa pilkada bukan ajang untuk merusak silaturhami.
“Kita harus tolak politik uang dan SARA. Kalau ada yang melakukannya, silahkan lapor,” ucap dia.
Ketua DKPP Harjono mengatakan, tidak hanya parpol yang harus menjauhi dan menolak politik uang dan SARA, penyelenggara pemilu juga harus melakukan hal yang sama.
“Jadi, bukan hanya parpol yang dituntut, tapi penyelenggara juga,” ungkapnya. Jika ada penyelenggara pilkada yang melakukan politik uang, maka tidak ampun bagi mereka. (lum)
Pilkada 2018 jangan sampai diganggu politik SARA yang menimbulkan kecurigaan dan perpecahan di masyarakat.
- Paslon dari Barito Utara Ini Disorot, KPU dan Bawaslu Diminta Bergerak
- Kasus Dugaan Politik Uang Jelang PSU Pilkada Barito Utara, 9 Orang Ditangkap
- APMP Minta Bawaslu RI Tegas soal Dugaan Kecurangan di Pilkada Mimika
- Bawaslu Tegaskan Tak Ada Pelanggaran yang Dilakukan Aparat Kepolisian di Pilkada 2024
- Ketua KPPS Coblos Surat Suara Pram-Rano, Bivitri: Pasti Ada Instruksi
- Bawaslu Sampaikan Alur Penanganan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2024