Dampak Reklamasi Pantai Jakarta Sudah Diantisipasi

Pemerintah DKI, ucap Hesti, juga sangat memperhitungkan semua aspek yang dikhawatirkan akan menderita jika dilakukan reklamasi. Oleh karena itu, Pemprov  DKI dengan sangat hati-hati menyiapkan prosedur yang sangat ketat dan bertahap untuk bisa melakukan reklamasi. Menurut Hesti, dengan perizinan-perizinan terkait, banyak yang bisa ditertibkan secara prosedural.

"Jadi saya kira DKI bisa menjadi contoh untuk itu. Ada izin prinsip, izin membangun prasarana, kemudian ada studi-studi tematik seperti studi hidroceanografi, hidrodinamika dan studi perubahan iklim semua harus dilakukan dan kemudian baru izin reklamasi," tambah Hesti.

Hal-hal yang dikhawatirkan, kata  Hesti, kemungkinan besar tidak akan terjadi karena perkembangan proyek reklamasi selalu dimonitor setiap tiga bulan sekali.

"Saya juga selalu ikut dalam proses monitoring, sehingga bisa menjadi saksi untuk hal itu," papar Hesti lagi.

Dicontohkan, hal-hal yang dikhawatirkan misalnya tentang perubahan air laut yang menjadi keruh nantinya kalau reklamasi telah dibangun.

"Hal itu tidak akan terjadi karena pada saat monitoring juga dilakukan pengukuran tingkat kekeruhan air laut," ungkap Hesti.

Dia juga mengatakan contoh mengenai hutan lindung mangrove di bagian selatan di sekitar Angke yang dikhawatirkan nantinya akan mengalami kerusakan. "Nah, tempat seperti ini tidak mungkin dirusak. Karena penting dan dilindungi undang-undang," ujar Hesti.

Hesti yakin pihak DKI akan selalu melakukan monitoring yang tepat, termasuk jika reklamasi itu akan mengganggu pelayaran. Hasil studi juga memperlihatkan hasil bahwa pelaksanaan reklamasi tidak menyebabkan kenaikan muka air yang bisa menyebabkan banjir.