Dampingi Pak Jokowi Saat Panen Raya Padi di Ngawi, Mentan SYL: Jangan Terlalu Lama
jpnn.com, NGAWI - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan panen raya padi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Acara tersebut untuk melanjutkan rangkaian Panen Raya Padi Nusantara 1 Juta Hektar (ha) secara serentak.
Sebelumnya, panen raya nusantara berlangsung di Kabupaten Kebumen serentak di 30 propinsi dan 113 kabupaten. Panen raya serentak dilakukan di 18 provinsi dan 91 kabupaten guna mengawal produksi padi melimpah pada puncak panen raya Maret-April 2023.
"Saya melihat memang ada perbedaan terutama di produktivitas per hektar. Di sini (Ngawi, red) sudah ada yang mencapai 10 ton per hektare, ada yang 8 ton per hektare dan yang kemaren di sana (Kebumen, red) 5 sampai 6 ton per hektar," kata Presiden Jokowi di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Sabtu (11/3).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan perbedaan produktivitas tersebut karena setiap daerah memiliki kesuburan dan manajemen berbeda-beda, sehingga ini baik untuk petani.
Namun, yang paling penting memang harga gabah harus segera ditentukan jangan sampai harganya jatuh karena ini panen raya berlangsung di mana - mana seluruh wilayah Indonesia.
"Pembelian gabah nantinya oleh Bulog dan nanti jelas harga GKP (gabah kering panen,- red) nya berapa," terang Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia itu berharap agar para petani melakukan percepatan tanam.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan panen raya padi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila