Dana Aspirasi Bisa Tekan Mafia Anggaran

Lebih lanjut Bambang mengatakan, karena dana aspirasi adalah uang negara, maka penggunaannya nanti juga tetap harus diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dipaparkannya, mekanisme penggunaan dana aspirasi pun tidak asal-asalan.

"Tetapi dimulai dari usulan pemerintah daerah kepada anggota DPR yang mewakili dapil, selanjutnya usulan itu dalam bentuk program yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi pertanian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya," tegasnya.

Sebelum realisasi, usulan itu pun akan dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah. "Tentunya dibahas di Badan Anggaran bersama-sama dengan pemerintah. Dan terakhir, seluruh pelaksanaan program tersebut akan dievaluasi oleh anggota DPR dan diaudit oleh BPK," tandasnya.

Lantas bagaiamana jika nanti ada yang bermain-main dengan dana aspirasi" "Kan ada KPK. Mereka yang akan memborgol yang ngutil (menilep) dana aspirasi ini,” tukasnya.(awa/ara/jpnn)