Dana Aspirasi DPR Langgar Enam UU

kepada JPNN di Jakarta, Jumat (4/6).

Menurutnya, anggota DPR harusnya memperkuat pengawasan terhadap anggaran proyek pembangunan yang dialokasikan dari pusat ke daerah

pemilihannya, bukan justru meminta dengan dalih sebagai dana aspirasi.

"DPR harus menunjukkan kewibawaannya selaku anggota wakil rakyat menjalankan fungsinya sebagai artikulasi dan agregasi anggaran bukan

sebagai impelementor," pungkasnya.(awa/jpnn)