Dana Bansos Covid-19 Sebesar Rp 55 Triliun Jangan Ada yang Salah Sasaran Lagi
![Dana Bansos Covid-19 Sebesar Rp 55 Triliun Jangan Ada yang Salah Sasaran Lagi](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2021/03/26/mantan-kapolres-sanggau-inisial-rk-menjadi-terdakwa-kasus-du-54.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan meminta pemerintah meningkatkan akurasi data penerima program bansos Covid-19 menyusul perpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021.
Terlebih Presiden Jokowi menyampaikan bakal menambah alokasi dana bansos Covid-19 sebesar Rp 55 triliun berupa BST, PKH, Sembako, Kuota Internet, dan Subsidi Listrik, insentif UMKM hingga obat gratis.
Hergun -panggilan Heri Gunawan- mengatakan penambahan alokasi bansos itu tentu berdampak terhadap APBN karena akan dilakukan refocusing dan realokasi anggaran.
"Hendaknya, penambahan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada warga yang terdampak," ujar Hergun di Jakarta, Rabu (21/7).
Ketua DPP Gerindra itu juga menilai perlu ada pendataan yang akurat terhadap warga positif Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri (isoman). Itu bisa dilakukan dengan mengerahkan aparat hingga ke tingkat RT.
Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut sudah ada penurunan bed occupancy ratio (BOR), maka warga terpapar virus Corona yang isoman, terutama dengan kondisinya parah perlu segera dipindahkan ke rumah sakit.
Hal itu dinilai bisa mengurangi kasus meninggal dunia karena melakukan isoman dan juga untuk mengurangi antrean warga yang memerlukan oksigen untuk keperluan isoman.
"Program obat gratis perlu segera dipercepat dan diperluas agar masyarakat yang saat ini masih isoman atau berstatus OTG tidak menumpuk antri di apotek-apotek," ucap wakil ketua Fraksi Gerindra DPR itu.
Hergun mengingatkan jangan sampai dana bansos Covid-19 salah sasaran lagi dan diterima ASN hingga orang meninggal.
- Hadir di INACRAFT 2025, BUMN Mendorong UMKM Naik Kelas, Memajukan Ekonomi Kreatif
- Bank Jago Beri Kiat untuk Pelaku Usaha Mengelola Keuangan di Bulan Ramadan
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?
- Bank Mandiri Menaikkelaskan Pelaku UMKM Lewat uRBan Festival 2024
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Komisi III DPR: Ini Tamparan untuk Kejaksaan