Dana Bansos Diduga Dimainkan untuk Urusan Pilkada

Juga dilaporkan, dugaan penyimpangan bansos di Kecamatan Toili dan Moilong, karena diterima hanya sebagian, jenis barang tidak sesuai, dan penerima fiktif.

"Kuat dugaan, distribusi Bansos berhubungan erat dengan kepentingan politik pihak tertentu menjelang Pilkada Banggai 2015. Bansos diduga disalurkan untuk kalangan yang memiliki pilihan politik yang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, patut diduga pula bahwa penyelewengan bansos dimanfaatkan pihak tertentu untuk menambah modal mengikuti Pilkada," tutur Febrianto saat menggelar konferensi pers di Luwuk, beberapa hari lalu.

Dikonfirmasi Radar Sulteng (Jawa Pos Group) Jumat (13/11) via ponsel, Sekretaris Kabupaten Banggai Sahrial Labelo menyatakan tidak apa-apa kalau ada laporan ke kejaksaan. Pihaknya menyerahkan ke proses hukum, kalau ada laporan semacam itu.

Untuk dana Bansos 2015 di Banggai, Sahrial membenarkan memang ada dianggarkan di APBD. Tapi, pengelolaan dan penyalurannya ditangani langsung SKPD masing-masing. Otomatis SKPD juga bertanggung jawab atas semuanya.

“Bukan sekretariat Pemkab Banggai yang menyalurkan, tapi SKPD-SKPD. Otomatis tanggung Jawab Bansos ada di SKPD. Untuk lebih detailnya, bisa dikonfirmasi langsung saja ke SKPD. Jawaban saya ini sifatnya secara umum saja,” tandas Sahrial. (jpg/cam/sam/jpnn)