Dana Bansos Pemprov Sumut Bobol Rp9 Miliar

JAKARTA - Indikasi banyaknya dana bantuan sosial (bansos) di Pemprov Sumut yang tidak jelas penyalurannya, semakin kuat. Hasil pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I Tahun 2012 menunjukkan, dana bansos dan hibah di Pemprov Sumut bobol Rp9 miliar.

"Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat ketekoran kas senilai Rp9.029,57 juta (baca: Rp9,029 miliar, red) pada bendahara pengeluaran pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah serta belanja hibah dan bantuan sosial," demikian tertuang dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2012 yang disampaikan Ketua BPK Hadi Poernomo kepada DPR dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa (2/10).

Masih di Pemprov Sumut, dalam dokumen hasil pemeriksaan itu juga disebutkan, pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkesos) dan Biro Perekonomian berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp6,597 miliar, di antaranya senilai Rp6, 176 miliar merupakan belanja fiktif.

Hanya saja, tidak diuraikan secara terperinci hasil pemeriksaan. Pasalnya, dalam setahun-dua tahun belakangan, BPK tidak mempublikasikan secara detil hasil pemeriksaan. Dokumen yang dibagikan dalam bentuk soft copy kepada wartawan, isinya hanya berupa ringkasan atau ikhtisar. Hanya beberapa hasil pemeriksaan terhadap instansi, baik pusat atau daerah, yang disajikan sebagai contoh.