Dana Bansos Pemprov Sumut Bobol Rp9 Miliar

Selain temuan di Pemprov Sumut, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2012 juga disebutkan temuan di beberapa kabupaten/kota di Sumut.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah, BPK menemukan ada realisasi belanja bantuan sosial TA 2011 senilai Rp2, 461 miliar diberikan tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.

Sementara, di Binjai, penyertaan modal senilai Rp31,142 miliar  tidak disajikan berdasarkan metode ekuitas. "Dan terdapat perbedaan pengakuan antara Pemerintah Kota Binjai dengan PD Pembangunan sehingga saldo penyertaan modal pada neraca per 31 Desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya," demikian tercantum pada ikhtisar hasil pemeriksaan BPK.

Untuk Kabupaten Dairi, terdapat temuan penerimaan klaim dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), jaminan persalinan (Jampersal), asuransi kesejahteraan sosial (Askessos), dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) TA 2011 senilai Rp6,353 miliar digunakan secara langsung untuk operasional RSUD Sidikalang dan Dinas Kesehatan serta penatausahaan dana oleh bendahara pengelola pada RSUD Sidikalang tidak memadai.