Dana Bansos Pemprov Sumut Bobol Rp9 Miliar
Tapteng Rp2,4 Miliar
Rabu, 03 Oktober 2012 – 08:41 WIB
Sedang di Kabupaten Mandailing Natal, angsuran sewa ruko, kios, dan losd Pasar Baru Panyabungan senilai Rp11,276 miliar berpotensi tidak tertagih yang disebabkan pengadministrasian tagihan tidak memadai serta tidak disertai bukti perjanjian tertulis.
Sementara di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, jaminan pelaksanaan 22 paket pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan senilai Rp1, 790 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi belum dicairkan.
Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan, untuk keseluruhan, temuan pemeriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2012 meliputi 13.105 kasus senilai Rp12,48 triliun. Dari jumlah tersebut, 3.976 kasus senilai 8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.
Sisanya merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dari temuan senilai Rp8,92 triliun tersebut, telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp311,34 miliar.
JAKARTA - Indikasi banyaknya dana bantuan sosial (bansos) di Pemprov Sumut yang tidak jelas penyalurannya, semakin kuat. Hasil pemeriksaan
BERITA TERKAIT
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II Pemkot Mataram Dibuka, Ini Pesan Pak Taufik Priyono
- Mendes Yandri Dorong Kolaborasi Pemda dan Pemdes untuk Kemajuan Desa Mandiri
- Pj Gubernur Sumut Apresiasi Antusiasme Masyarakat di Ajang Aquabike 2024
- Bocah Tenggelam di Aliran Bendungan Sukajaya Palembang, Tim SAR Langsung Bergerak
- Calon Bupati Biak Numfor Diduga Melakukan Pencabulan
- Geram Melihat Sampah di TPS Mandala Krida, Menteri LH Panggil Pemkot Yogyakarta