Dana BOS Ngadat, Gaji Tenaga Kontrak 3 Bulan Belum Dibayar
jpnn.com, PALU - Sejumlah sekolah negeri di Kota Palu, Sulteng, mengeluhkan keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Akibatnya sejumlah program dan kebutuhan sekolah jadi terganggu.
Salah satunya yakni Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Kota Palu, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Lasoani. Kepala SMPN 7 Palu, Hj Masa’at membenarkan, jika hingga kini dana BOS untuk sekolahnya belum juga cair.
“Kami masih memperhitungkan dana untuk membuat kegiatan, dikarenakan sampai saat ini dana BOS sendiri belum cair ke sekolah kami,” terangnya.
Padahal menurut dia, beberapa sekolah di Kota Palu, sudah melakukan pencairan dana BOS. Hal yang sama juga dialami oleh pihak SMPN 1 Palu. Salah seorang tenaga kontrak di sekolah tersebut, mengakui, hingga kini honornya belum juga dibayarkan, akibat belum cairnya dana BOS.
“Gaji kami sudah 3 bulan belum dibayarkan, karena dana BOS juga belum turun,” ungkap tenaga kontrak yang meminta namanya tidak didisebutkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Irwan Lahace menuturkan, lambatnya dana BOS yang cair di tahun ini bukan karena adanya masalah, melainkan pihaknya lebih berhati-hati agar temuan dari BPK di tahun 2017 tidak terjadi lagi.
“Kita ini dalam kehati-hatian dan saya tidak mau terulang lagi kejadian di tahun 2017 lalu terjadi lagi di tahun 2018 ini,” ungkapnya beberapa waktu yang lalu.
“Olehnya itu kalau terlambat sedikit itu karena faktor kehati-hatian karena sudah ada hasil pemeriksaan dari BPK,” katanya. (cr1/Slm)
Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) ngadat menyebabkan gaji tenaga kontrak belum dibayar hingga tiga bulan.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Polisi Bongkar Kasus Pungli Dana Pendidikan di Majene
- 2 ASN di Takalar Ini Jadi Tersangka Korupsi, Modusnya Jangan Ditiru
- Banyak Guru Honorer Belum jadi PPPK, Gaji Jangan dari BOS, Bagaimana nih?
- Mantan Kepala Sekolah dan Bendahara Ditahan Gegara Korupsi Dana BOS
- Dana BOS Aman jika Seluruh Guru Honorer jadi PPPK, Begini Penjelasannya
- Andreas Komisi X Anggap Upaya Memasukkan Program Makan Siang Gratis ke Dana BOS Keliru