Dana BOS Tidak Efektif, Kebijakan RSBI Dinilai Tak Tepat

Dijelaskan Ermy, dana BOS hingga sekarang baru memenuhi atau meng-cover sebanyak 60-70 persen kebutuhan operasional siswa. Di mana alokasi dana yang disalurkan pemerintah pusat untuk BOS adalah sebesar Rp 16,81 triliun, sementara kebutuhan nyata operasional sekolah di lapangan mencapai Rp 24 triliun. Di luar alokasi BOS, lanjut Ermy, pemerintah pun membelanjakan (dana) melalui proyek-proyek sebesar sekitar Rp 1,3 triliun. Besarnya dana belanja tersebut belum termasuk proyek-proyek pemerintah daerah.

"Seharusnya belanja melalui proyek-proyek kini dihilangkan. Dananya dimasukkan untuk menambah alokasi BOS. Karena akuntabilitas proyek-proyek saat ini sering tidak tepat sasaran. Demikian juga belanja infrastruktur, hanya menyalurkan melalui DAK sebesar Rp 10 triliun, tetapi melalui proyek-proyek di pusat sebesar Rp 18 triliun," paparnya.

Lebih lanjut, Ermy pun menilai kebijakan mengenai sekolah berstatus Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) tidak tepat. Di mana menurutnya, alokasi anggaran pemerintah justru terlihat terkonsentrasi pada sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas baik. Sementara, ada banyak sekolah di pelosok yang hanya menerima DAK sebanyak 1 kali dalam 10 tahun.

"Anggaran RSBI selalu meningkat, dan rata-rata dana yang diperoleh RSBI jauh lebih besar dibandingkan dengan sekolah di pelosok. Ini dikhawatirkan akan berakibat memperlebar jurang kesenjangan antar sekolah," pungkasnya. (cha/jpnn)