JPNN.com 
Dana Daerah Mengendap Selama 4 Tahun, Syarief Hasan Bereaksi Keras
Pada akhir Februari 2022, total utang pemerintah mencapai Rp 7.014,58 triliun atau 40 persen rasionya terhadap PDB.
Rasio ini menunjukkan utang menjadi persoalan genting dan momok bagi pemerintahan selanjutnya.
“Diketahui, infrastruktur jalan rusak di berbagai daerah, pemberdayaan ekonomi rakyat tidak optimal, bahkan angka pengangguran dan kemiskinan tinggi,'' ujarnya.
Syarief menjelaskan, menyimpan dana daerah di perbankan sama dengan menganggurkan dana pembangunan yang seharusnya bisa meningkatkan kemakmuran rakyat.
''Saya harap fakta ini harus diatensi dan ditelaah apa yang menjadi motifnya,” ujar politikus senior Partai Demokrat ini.
Menurut Syarief, praktik menyimpan dana daerah di perbankan adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan.
Pemerintah tidak punya fokus dan sasaran prioritas, bahkan abai terhadap penderitaan rakyat.
Pemerintah pusat seharusnya memitigasi persoalan ini agar tidak menjadi perkara yang berulang.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan bereaksi keras soal dana daerah yang mengendap selama empat tahun terakhir
- Waka MPR: Keterlibatan Perempuan dalam Politik Bukan Hanya Sekadar Hak, tetapi
- Hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra, Bamsoet Dukung Gagasan Presiden Prabowo
- Waka MPR Dorong Keterlibatan Aktif Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya
- Wakil Ketua MPR Apresiasi Kebijakan Prabowo yang tak Memangkas Anggaran KIP Kuliah
- Waka MPR Berharap Kemendiktisaintek tak Memotong Anggaran Beasiswa Terkait Efisiensi
- Waka MPR Minta Lembaga di Sektor Pendidikan Tingkatkan Efektivitas Kerja
