Dana Dapil, Bola di Tangan Presiden

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, dana pembangunan sesuai daerah pilihan atau yang dikenal dengan dana aspirasi itu memang masuk dalam catatan panja. "Tetapi, tadi disepakati untuk tidak dibicarakan," ujarnya setelah raker dengan badan anggaran kemarin.

Hasil rapat panitia kerja yang disampaikan kepada menteri keuangan itu memicu polemik di internal dewan. Para pengusul, terutama kalangan Partai Golkar, mengklaim bahwa dengan dimasukkannya usul mereka ke dalam laporan panja, secara tidak langsung itu merupakan bentuk persetujuan badan anggaran. Namun, pimpinan dewan, termasuk fraksi-fraksi lain, membantahnya. "Belum ada, belum ada rapat paripurna yang memutuskannya. Informasi itu tidak benar," tegas Ketua DPR Marzuki Alie.

Ketua Panja Kebijakan Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR Olly Dondokombey mengatakan, Fraksi Partai Golkar memang mengusulkan program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang berbasis pada daerah pemilihan. "Tetapi, (usul) itu tidak dibahas secara detail dalam panja," ujarnya saat memaparkan hasil panja pada raker badan anggaran.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR Anis Matta menegaskan bahwa persetujuan dana dapil oleh DPR itu masih sangat panjang. Menurut dia, dimasukkannya catatan usul yang diusung Partai Golkar ke dalam laporan panja banggar tersebut bukan sebuah keputusan. Baik keputusan menerima maupun menolak. "Belum diambil keputusan kok, yang akan dibawa ke paripurna nanti masih pembahasan awal. Prosesnya sangat panjang," papar politikus PKS tersebut.