Dana Dari Pusat Seret, Pembangunan RSUD Macet

Dijelaskannya pula soal regulasi yang tidak jelas sehingga menyebabkan tata kelola keuangan negara yang belum baik. "Kalau tahun depan masih seperti ini, sering terlambat sebaiknya Menteri Keuangan tahun depan harus diganti," katanya lagi.

Menurut Karol, rencananya pembangunan ruang kelas III itu untuk melayani pasien tak mampu yang akan berobat di RSUD Pontianak. Selain itu, untuk pembangunan ruang kelas III di RSUD Pontianak juga sudah disediakan lahan di bagian belakang rumah sakit pemerintah tersebut.

Seharusnya sudah bisa diselesaikan tahun ini. Apalagi, kata dia, pemerintah akan menjalankan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Pasien Jamkesmas sudah sangat membutuhkan. Apalagi kita melaksanakan UU BPJS. Ketika bagian unsur pembiayaan dikurangi, kita harus siap-siap rumkit akan diserbu masyarakat," katanya.

Direktur RSUD Soedarso Pontianak Gede Sandjaja menilai  pemerintah pusat tak berniat memberikan dana. "Tadi saya sudah bilang (pemerintah) pusat kasi duit kagak niat. Kasi duit sudah diujung (tahun), tidak ada yang berani mengerjakan. Kalau saya lelang Rp7 miliar, itu bodoh saya. Tidak mungkin satu bulan bisa dikerjakanan," kata Gede kepada pers, di sela-sela menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR.