Dana Dekonsentrasi Diduga Jadi Motif Suap Pejabat Depnakertrans

Lantas mengapa KPK perlu menggandeng Kejakgung? Antasari menjelaskan, kewenangan KPK hanya pada tataran penyelenggara negara atau pihak lain yang terkait. Namun jika dalam waktu 1 kali 24 jam ternyata salah satu pihak berstatus penyelenggara negara, maka KPK sudah cukup bagi KPK untuk menanganinya. Sebaliknya, kata Antasari, jika dalam 1 kali 24 jam ternyata tidak masuk kategori penyelenggara negara maka KPK akan menyerahkannya ke kejaksaan.

"Tadi saya langsung menemui Pak Jaksa Agung dan berkoordinasi untuk mengirimkan tim penyidik kejaksaan ke KPK untuk mengantisipasi jika dalam waktu 1 kali 24 jam perbuatan ini tidak terkait dengan penyelenggara negara, maka kami akan menyerahkannya ke kejaksaan untuk diproses penyidikannya oleh penyidik kejaksaan. Apakah Kejakgung atau Kejati DKI, hal sepenuhnya kebijakan Jaksa Agung," sambungnya.(ara/jpnn)