Dana Flu Burung Rp 1,38 T jadi Polemik di Internal DPR

Sementara itu Poempida Hidayatulloh, anggota Komisi IX DPR mengingatkan Panja harus hati-hati dalam memberikan rekomendasi dalam kasus ini. Dia melihat Panja seolah-olah dijadikan alat oleh Kemenkes untuk mendapatkan penguatan.

"Saya tidak menuduh, seolah-olah dengan keputusan DPR, pabrik vaksin flu burung yang disegel kepolisian bisa dicabut. Apalagi masalah ini masih ditangani aparat hukum. Kalau kemudian segelnya dibuka dan ada kasus hukum, apa DPR bisa bertanggung jawab? Terus terang, saya tidak mau ikut dalam pengambilan keputusan itu," tuturnya.

Ditambahkannya, segala keputusan mengenai kelanjutan dari proyek ini harus menunggu proses hukumnya diselesaikan terlebih dahulu. (Esy/jpnn)