Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia Kesulitan Cukurkan Dana Penelitian
"Saya sekarang mencoba mencari pendanaan penelitian internasional. Namun sepanjang kami tidak mendapat penolakan dari DIPI, rasanya kurang etis bagi kami untuk mengirim usulan penelitian ke badan pendanaan lain." katanya kepada Nature.
"Dalam situasi ini, para peneliti yang menjadi korban."
Meski DIPI juga mencari dana dari berbagai sumber lain termasuk dana asing dan dana perseorangan, pemerintah Indonesia sudah mengganggarkan dana $US 3 juta (sekitar Rp 35 miliar) bagi lembaga tersebut untuk tahun pertama, yang diberikan lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang berada di bawah nuangan Kementerian Keuangan.
LPDP juga sudah menandatangani kesepakatan dengan DIPI untuk memberikan dana bagi lembaga tersebut selama lima tahun.
Kepada Nature, Direktur Eksekutif DIPI Teguh Rahardjo mengatakan meski DIPI sudah mendapatkan sebagian dari dana tersebut dari LPDP, namun sekarang ini tidak cukup untuk membiayai semua usulan penelitian.
Menurutnya, masalah anggaran yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini sudah berpengaruh terhadap pengaliran dana ke DIPI.
Rahardjo mengatakan kajian yang dilakukan sudah menentukan adanya 10 usulan penelitian 'yang pantas untuk didanai', dan DIPI sekarang mencoba mencari sumber pendanaan dari pihak lain.
"Pembiayaan penelitian bagi ilmu-ilmu sains dasar adalah tanggung jawab pemerintah. Saya akan memfokuskan diri untuk mencari dana dari kementerian keuangan dan riset.' katanya.
Sejauh ini sudah ada 467 usulan penelitian yang masuk antara lain untuk penelitian di bidang seperti keesehatan dan gizi.
- Tampil Cantik di Premiere Wicked Australia, Marion Jola Dapat Wejangan dari Ariana Grande dan Cynthia Erivo
- Biaya Hidup di Australia Makin Mahal, Sejumlah Sekolah Berikan Sarapan Gratis
- Rencana Australia Membatasi Jumlah Pelajar Internasional Belum Tentu Terwujud di Tahun Depan
- Inilah Sejumlah Kekhawatiran Para Ibu Asal Indonesia Soal Penggunaan Media Sosial di Australia
- Uhamka Masuk Daftar Universitas Terbaik Asia versi QS AUR 2025
- Peneliti Sebut Berbahaya Jika Parpol Masuk Dalam Pemilihan Kepala Desa