Dana Investasi Infrastruktur Bisa Ditawarkan pada 50 Pihak
jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengebut regulasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) atau infrastructure fund.
Nantinya, aturan tersebut diharapkan dapat menunjang pembangunan infrastruktur.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengklaim rancangan peraturan itu telah tuntas.
Kini, regulasi itu tinggal menunggu pengesahan sebelum resmi diterbitkan.
Selain itu, OJK juga tengah membahas proses perampungan aturan obligasi berbasis proyek (project bond) dan obligasi infrastruktur (infrastructure bond).
Kemungkinan besar POJK terkait dana investasi infrastruktur akan diterbitkan terlebih dahulu.
Ketiga instrumen investasi itu dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi proyek infrastruktur, selain dari pinjaman bank dan pemberian dana langsung pemerintah sebagaimana selama ini dilakukan.
”Ini untuk mendukung program pemerintah yang tengah fokus pada infrastruktur,” terang Nurhaida.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengebut regulasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) atau infrastructure
- Pegadaian Kantongi Restu OJK Jalankan Kegiatan Usaha Bulion
- AFPI Dukung OJK untuk Memperkuat Pengaturan Pindar
- Menteri Rosan Sebut Tiongkok Berinvestasi Rp 120 Triliun untuk Indonesia
- 4 Tahun, Pemerintahan Prabowo Targetkan Rp 13.032 Triliun Investasi
- Tolong Disimak, Perbankan Diminta Blokir 8.500 Rekening Judi Online
- Catatan 2024: Angka Kejahatan di Riau Turun, Investasi Meningkat