Dana Kampanye Idealnya Dibatasi

JAKARTA - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta DPR mengatur pembatasan dana kampanye melalui RUU pemilu yang kini tengah dibahas. Pembatasan dana kampanye diharapkan bisa mengurangi potensi liberalisasi politik.

"Pengeluaran untuk parpol harus dibatasi. Ini harus dimasukkan. Biaya kampanye itu berapa," kata Ketua Presidium ICMI Nanat Fatah Natsir yang didampingi sejumlah fungsionaris setelah bertemu Ketua MPR Taufik Kiemas di gedung DPR kemarin (21/3).

Menurut Nanat, ICMI sudah sejak dua tahun lalu menyuarakan perlunya pembatasan dana kampanye itu. Bukan hanya dalam pemilu DPR, DPD, dan DPR. Melainkan juga untuk pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah. "Calon ini (biaya kampanyenya, Red) seminimal mungkin, jadi berapa paling tinggi mengeluarkan dana kampanye. Sekarang tidak terbatas. Akhirnya orang bisa dibeli suaranya," kata dia.

Aturan tersebut, tegas Nanat, akan melengkapi sumbangan ke parpol yang sudah dibatasi terlebih dulu di UU Pemilu. Itu akan menjadi salah satu jalan keluar yang efektif untuk mencegah terjadinya praktik money politics.