Dana Keamanan Kurang, Pemerintah Ogah Tunda Pilkada

Dana Keamanan Kurang, Pemerintah Ogah Tunda Pilkada
Ilustrasi.

jpnn.com - JAKARTA - Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno memastikan, pilkada serentak tetap akan dilaksanakan meski ada kekurangan dana pengamanan di jajaran kepolisian. Jajaran Polri kekurangan dana keamanan sekitar Rp 500 miliar.

"Sejauh ini semangatnya masih ada. Tidak ada penundaan pelaksanaan," ujar Tedjo di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/7).

Jika tidak diundur, maka pelaksanaan pilkada serentak itu tetap akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015.

Sementara itu, terkait kurangnya dana tersebut, kata Tedjo, sudah dibicarakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Kementerian Keuangan. Ia mengaku, belum mengetahui keputusan selanjutnya terkait kekurangan tersebut.

"Itu nanti silakan tanyakan ke Mendagri karena Mendagri yang mengurusnya," imbuh Tedjo.

Sebagaimana diberitakan, anggaran bagi Kepolisian RI untuk pengamanan pemilihan kepala daerah serentak masih belum cair sepenuhnya. DPR memberi solusi agar pelaksanaan pilkada serentak diundur jika pemerintah belum sanggup memenuhi kekurangan tersebut. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku kekurangan memang mencapai sekitar Rp 500 miliar. Padahal pengamanan harus dilakukan di 204 kabupaten/kota pada pilkada serentak tahap pertama. (flo/jpnn)

JAKARTA - Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno memastikan, pilkada serentak tetap akan dilaksanakan meski ada kekurangan dana pengamanan di jajaran


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News