Dana Kelurahan Dikritik, Jokowi: Banyak Politikus Sontoloyo
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo gerah dengan sikap politisi yang saat ini sedang menggoreng isu tentang dana kelurahan yang akan dikucurkan pemerintah pada 2019 mendatang.
Awalnya, Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu menyampaikan bahwa tahun depan pemerintah akan mengucurkan dana kelurahan untuk memperbaiki selokan, jalan kampung. Namun, kebijakan ini dihubungan dengan politik.
"Tahun depan akan ada dana di kelurahan untuk perbaiki jalan, selokan, kok jadi ramai. Kita semua ingin agar untuk rakyat, jangan dihubung-hubungkan dengan politik. Enggak rampung-rampung kita ini," kata Jokowi di acara penyerahan 5.000 sertifikat tanah di Lapangan Bola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10).
Dia pun menyampaikan permintaan maaf kalau semua hal yang dilakukan pemerintah dikaitkan dengan politik. Padahal, kehidupan masyarakat itu bukan hanya politik, ada budaya, ekonomi.
"Kenapa semua dihubungkan dengan politik. Itu lah kepandaian politikus untuk mempengaruhi masyarkat. Hati-hati, banyak politikus baik-baik, tapi banyak juga politikus sontoloyo," ucapnya.
Karena itu dia mengajak masyarakat untuk jeli melihat mana politikus yang benar, mana yang tidak betul. Presiden ketujuh RI ini tidak ingin masyarakat hanya dimanfaatkan oleh mereka untuk kepentingan sesaat.
"Kita lihat jangan sampai dibawa oleh politikus-politikus hanya untuk kepentingan sesaat. Memudarkan kesatuan persatuan dan persaudaraan kita. Saya titip agar ini (dana kelurahan) benar-benar-benar untuk kesejahteraan warga kita," tandasnya.(fat/jpnn)
Jokowi mengajak masyarakat untuk jeli melihat mana politikus yang benar, mana yang tidak betul. Jokowi tidak ingin masyarakat hanya dimanfaatkan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto