Dana Kunker BPN Lebihi RI-1 dan DPR

JAKARTA - DPR kini mulai mencermati secara serius postur belanja anggaran pemerintah yang diusulkan. Data-data potensi pemborosan anggaran negara yang dilakukan para pejabat disikapi secara cermat. Kali ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) pimpinan Joyo Winoto yang dikritik habis-habisan.

Para wakil rakyat kecewa dengan usul anggaran 2011 lembaga pemerintah non-kementerian tersebut. Hampir separo anggaran BPN Pusat sejumlah Rp 463,99 miliar, ternyata, dialokasikan untuk kunker, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, para pejabatnya. Jumlah yang diajukan Rp 180,292 miliar. "Hampir di semua kegiatan atau subprogram selalu dianggarkan biaya perjalanan dinas tanpa ada penjelasan urgensi dan relevansi dengan kegiatan yang diselenggarakan," ungkap anggota Komisi II DPR Arif Wibowo di Jakarta kemarin (24/9).

Bahkan, lanjut Arif, rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) yang diajukan BPN sama sekali tidak dilengkapi output yang dihasilkan dari setiap kegiatan tersebut. Menurut dia, fakta itu menunjukkan bahwa kegiatan para pejabat BPN selama ini memang sekadar jalan-jalan ke luar dan dalam negeri.

"Ini semua bersifat pemborosan dan penghamburan uang negara," kecam politikus PDIP itu. Bila dibandingkan dengan belanja kunker presiden dan DPR 2010 yang belakangan banyak mendapatkan sorotan publik, usul BPN Pusat tersebut terbilang fantastis. Jumlahnya lebih besar daripada anggaran kunker presiden 2010 yang mencapai Rp 179,03 miliar dan anggaran kunker DPR Rp 170,35 miliar.