Dana Kunker BPN Lebihi RI-1 dan DPR

"Aneh jika harus selalu belanja ATK di setiap kegiatan. Alokasinya pun tidak masuk akal, dalam satu tahun anggaran membelanjakan Rp 22,3 miliar hanya untuk kertas, tinta printer, dan lain-lain itu," katanya.

Arif juga mempertanyakan adanya anggaran belanja sewa ruangan, gedung, dan kendaraan bermotor yang mencapai Rp 1 miliar. Sebab, BPN telah memiliki ruangan dan gedung sendiri. Bahkan, mereka juga menganggarkan pengadaan kendaraan bermotor. "Ini lebih baik dihapus saja," tegas Arif.

Dia menyampaikan, evaluasi serius terhadap usul anggaran tidak hanya dilakukan terhadap BPN. Semua mitra kerja kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR akan digilir satu per satu. Mulai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretaris Negara, KPU, Bawaslu, serta sejumlah lembaga lain.

"Selama ini, antara fungsi legislasi dan pengawasan di DPR yang ketat, sering tidak ada hubungannya dengan anggaran. Ini harus diubah," katanya. Pengusulan anggaran harus benar-benar rasional dan berbasis kinerja. "Kalau kinerja buruk, anggaran dikurangi. Kalau bagus, boleh diberi lebih memadai," jelas Arif. BPN, menurut dia, cenderung berkinerja buruk. Agenda reformasi agraria tidak berjalan dengan baik. Penyelesaian sengketa tanah juga berjalan lambat. "BPN tidak cukup serius," tegasnya. (pri/c6/tof)