Dana Kurang, Perlu Gandeng Swasta dalam Pembangunan
jpnn.com - jpnn.com - Pakar perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan, pemerintah daerah perlu menggandeng swasta untuk mempercepat pembangunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tak akan cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan kota seperti berbagai proyek strategis, termasuk infrastruktur.
"Keterlibatan swasta dalam berbagai program pemerintah bisa dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya dilibatkan dalam program CSR," ujar Yayat di Jakarta, Selasa (31/1).
Melalui Corporate Social Responsibility(CSR), pihak swasta bisa dilibatkan dalam pembinaan pedagang kecil yang bekerja sama dengan program pemberdayaan dari perusahaan.
Contoh terbaru, kata Yayat, adalah pembangunan fasilitas publik di Kalijodo dan jembatan di Semanggi.
"Yang terpenting semua pemanfaatan terintegrasi dalam rencana kerja pemerintah dan transparan sehingga terpercaya," ucap Yayat.
Program CSR, seharusnya menjadi bagian strategi pengembangan jaringan ekonomi dan sistem produksi.
Berdasarkan data Pemerintah Jakarta, 64 persen anggaran DKI Jakarta 2017 sudah terbagi untuk keperluan di luar belanja modal.
Pakar perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan, pemerintah daerah perlu menggandeng swasta untuk mempercepat pembangunan.
- Pemprov Jateng Raih Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024
- Heboh Anggaran Belanja Gamis & Jilbab Senilai Rp 1 M Lebih di Kabupaten Banggai
- Hari Wayang, Kiai Paox Iben Sebut Kebudayaan Jembatan antara Pemerintah dan Rakyat
- Honorer Non-Database BKN Rela Turunkan Grade Ijazah Demi Daftar PPPK 2024
- Debat Pilkada Semarang: Agustina-Iswar Janji APBD Sebesar-sebesarnya untuk Warga
- APBD Kaltim Terbesar di Indonesia, tetapi Mengapa Banyak Infrastruktur Jalan Rusak?